Fahri Hamzah Tegaskan Predikat Best Practice Bagi Lembaga Antirasuah Bentuk Simbolis KPK Tidak Lagi Diperlukan

Fahri Hamzah Tegaskan Predikat Best Practice Bagi Lembaga Antirasuah Bentuk Simbolis KPK Tidak Lagi Diperlukan

Beritaterkini.org – Berita Terkini, Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang mana diketahui menentang korupsi, dan tergabung dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) saat ini telah memberikan lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu predikat Best Practice. Namun kendati demikian bukannya hal bagus yang diberikan oleh wakil ketua DPR Fahri Hamzah. Dirinya menilai bila predikat tersebut harusnya ikut menandakan bahwa lembaga KPK tidak lagi diperlukan.

Menurut pendapatnya hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perihal mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bila KPK sendiri adalah dibuat untuk bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi melalui pihak kepolisian. Apabila hal tersebut sudah terpenuhi dan dianggap sukses maka lembaga KPK tidak lagi diperlukan, imbuh Fahri Hamzah.

“Apabila ini yang dipakai maka secara teoritis akan sukses KPK itu, yang dalam istilahknya adalah dengan menghilangnya KPK. Jadi sesungguhnya KPK sudah tidak diperlukan lagi. Maka oleh sebab itu, saya mengatakan bahwa ini sebenarnya kalau dianggap sukses saya juga nganggepnya sih sudah sukses, dalam pengertian Polisi dan Jaksa itu udah bisa disebut dengan memberantas korupsi. Hal tersebut, udah terjadi kok di seluruh Indonesia pemberantasan korupsi yang masif. Oleh sebab itu, saya mengatakan KPK itu tidak diperlukan lagi karena udah sukses sebenarnya dalam pembuktiannya. Nah itu definisi sukses,” imbuh Fahri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/10/2017).

Kemudian daripada itu, Fahri sendiri juga berharap bila PBB lebih baik memberikan predikat tersebut hanya guna untuk keperluan menyidir KPK untuk segera membubarkan diri karena kesuksesannya tersebut

“Mudah-mudahan aja PBB maksudnya begitu, artinya dia nyindir KPK. ‘eh KPK udah cukuplah, lu bubar aja lu, karena udah pada sukses’, nah gitu mungkin kali maksud PBB itu. Kira-kira ya seperti begitu,” jelas Fahri.

Sebelumnya, dari pihak UNCAC dalam penelitiannya, KPK dianggap pantas dalam mendapatkan predikat Best Practice. Wakil Ketua KPK yakni Laode M Syarif pun ikut mengapresiasi hal tersebut dam berharap tidak ada revisi Undang-Undang atas KPK






asdasda