Beritaterkini.org – Berita Terkini, Jakarat – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menggelar rapat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI. Melalui rapat itu, Ahok mendapat kabar ada penggandaan jumlah pemilih yang masuk cikal daftar penduduk potensial pemilih pemilu.

“Dia ngomong dari data itu sistemnya ada penggandaan,”ucap Ahok di Balaikota, Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Ahok mengungkapkan, nama-nama yang ganda dalam daftar pemilih potensial itu membikin jumlah pemilih menambah. Kalau dijumlah, ada sekitar 650 ribu yang namanya ganda dalam daftar.

“Jadi kita di Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) ada 7,5 juta. Itu ada lebih dari 650 ribu lebih suara sama namanya semua. Makanya saya minta harus diawasi,”kata Ahok.

Dia mau supaya munculnya nama-nama dobel ini ditelisik. Yang jelas, menurut Ahok, kesalahan bukan berada di pihaknya, dalam hal ini Dinas Dukcapil Pemprov DKI, melainkan KPU-lah yang bersalah.

“Apakah ada seorang di Excel (piranti lunak di komputer) yang menggandakan? Bukan kita loh. Ini dari KPU. Seperti gini harus diawasi,”tuduh Ahok.

KPU-lah, masih menurut Ahok, yang bertugas menginput data itu. Sedangkan Disdukcapil DKI sudah menyebut cuma ada sekitar 7,5 juta pemilih yang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Tetapi jumlah 7,5 juta pemilih itu bertambah sebesar sekitar 650 ribu suara tadi.

“Kalau ganda, berarti jumlah pemilih lebih dari 8 jutaan suara dong? Mestinya berdasarkan e-KTP dong, 7,5 juta diprediksi,”ucap Ahok.

Mengenai sisa penduduk DKI yang belum terekam e-KTP, Ahok mengimbau untuk menggunakan Surat Keterangan (Suket) pengganti sesaat e-KTP. Memang Suket inilah yang tadi disoroti oleh Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti setelah rapat dengan Ahok, lantaran Suket rawan penyimpangan.

Untuk menjaga Suket dari kecurangan pemilu, Ahok memberi saran supaya KPU memeriksa Suket itu. Bukan seperti yang dirancang sekarang, Suket diperiksa di TPS, jelas cara terakhir ini tidak akan dapat menjamin keaslian Suket, begitu menurut Ahok.

“Kalau di Australia, orang yang bawa surat keterangan udah e-KTP. Orang kan enggak tahu ini beneran atau bohongan. Itu hitung suaranya mesti di KPU, enggak boleh di TPS. Kalau di situ bisa dicek satu-satu yang masuk pilih ini asli atau enggak,”ucap Ahok.

Ahok menantang Bawaslu supaya dapat mengawasi pergelaran Pilgub DKI 2017 nanti dengan baik. “Makanya saya bilang tantang dia, Bawaslu mesti lakukan (pengawasan -red),”ucap Ahok.

Diwawancarai terpisah sebelum Ahok, Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menyatakan jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di DKI menurut Mendagri dan Disdukcapil DKI ada sekitar 7.344.000. Tetapi pihak penyelenggara pemilu kemudian mencocokan jumlah itu dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2014 kemarin. Jumlahnya nyatanya, menurut Bawaslu, naik menjadi sekitar 8,2 juta.

“Hasil sinkronisasi data DP4-nya dengan DPT Pemilu terakhir, yaoyu Pilpres, ada 8,2 juta sekian,”ucap Mimah.

Sinkronisasi itu ada dalam tahap penelitian dan pencocokan yang juga dilakukan Bawaslu DKI. Coklit dilakukan sedari 8 September dan bakal terus dilakukan hingga 7 Oktober nanti.

Bantu Share Nya Berita Terkini.