Beritaterkini.org – Berita Terkini,Grup orang-orang yang menamakan Koalisi Perduli Biaya Jakarta, memohon Pemerintah Propinsi (Pemprov) serta DPRD DKI Jakarta bekerja lembur, Senin besok. Kerja ekstra dibutuhkan supaya Kebijakan Umum Biaya serta Plafon Prioritas Biaya Sesaat (KUA-PPAS) 2016 dapat rampung pas saat.

Manager Advokasi serta Investigasi Komunitas Indonesia untuk Transparansi Biaya (Fitra), Apung Widadi menyampaikan, bila perlu DPRD serta Pemprov DKI bekerja 24 jam.

” Ini kan mesti usai 30 November. Jadi besok, baik Pemprov DKI ataupun DPRD bekerja jam 07. 00 WIB pagi serta bila dapat jam 24. 00 WIB, itu telah usai kok, tentu dibicarakan, ” tutur Apung di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta,

Menurut Apung, hal semacam ini mesti usai besok, lantaran merujuk pada Ketentuan Kementerian Dalam Negeri, nomer 37 tahun. 2014 yang mengatur paling lambat 30 November mesti telah rampung.

Ketua Umum Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alamsyah memiliki pendapat hal yang sama. Menurutnya, bila tak usai pada 30 November, jadi Pemprov serta DPRD DKI akan tidak terima upah sepanjang 6 bulan..

” Karena itu besok mesti usai. Bila tak DPRD serta Pemprov DKI tak terima upah dari eksekutif, ” papar Syamsuddin.

Walau sekian, dia terasa berprasangka buruk, dari hasil beberapa ratus biaya SKPD dapat usai dalam sehari.

” Namun dapat usai dalam sehari? Ini kan dari 649 SKPD. Ini yang sulit diawasinya, ” terang Syamsudin.

Ancaman Deadlock

Peneliti Indonesia Biaya Center (IBC) Roy Salam juga menjelaskan, dengan ini, ancaman deadlock kajian APBD DKI Jakarta juga di depan mata.

” Keterlambatan penetapan APBD bakal memberi citra jelek kemampuan keuangan pemerintah DKI Jakarta, yang juga pasti bakal berimplikasi pada nasib perekonomi orang-orang Jakarta lantaran rendahnya serapan APBD, ” tutur Roy.

Karenanya, peneliti ICW Abdullah Dahlan memohon 2 hal yang perlu dikerjakan, baik DPRD ataupun Pemprov DKI. Di mana yang pertama mendorong perbaikan mekanisme kajian dalam internal DPRD yang lebih terbuka serta demokratis.

” Ke-2, mempublikasikan dengan cara komplit hasil penyisiran KUA-PPAS 2016 yang dikerjakan Pemprov DKI, hingga dapat jadikan argumen rasional pada keterlambatan pengesahan KUA-PPAS 2016, ” pungkas Dahlan.

Terlebih dulu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyampaikan deretan DPRD telah tak akan mempersoalkan penyisiran lagi yang dikerjakannya pada KUA-PPAS 2016.

Menurut Ahok, sekarang ini penyisiran lagi pada KUA-PPAS 2016 telah usai 90 %. Dia berjanji menyerahkan KUA-PPAS 2016 hasil penyisiran lagi ke Dewan awal minggu depan. (Ron/Mut)

Bantu Share Nya Berita Terkini.