Berita Terkini – Berita Terkini, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengakui mendapat kucuran dana dari kantong pribadi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau sapaan Ahok. Nilainya Rp100 juta per bulan.

“Kira-kira telah jalan setahun.” ucao Saefullah di IRTI, Jakarta Pusat.

Pemberian itu kebijakan gubernur. Menurut Saefullah, duit untuk jaga-jaga kalau dirinya ada kepentingan tidak terduga, contohnya,buat `amplop` undangan pernikahan dan sumbangan sana-sini. Juga sumbangan ke tempat ibadah.

“(Pemakaiannya) bergantung kepada saya. Yang penting dilaporkan saja,” ujar Saefullah.

Saefullah menampik tudingan uang dari Ahok dipakai buat aktivitas politik. Dia mengklaim tidak berpolitik dikarenakan, sebagai PNS DKI, sudah disumpah untuk mengabdi kepada gubernur dan wakil gubernur.

Sejatinya tidak hanya Saefullah yang memperoleh uluran tangan dari Ahok. Seluruh wali kota di DKI juga dapat. Jumlahnya sekitar Rp50 juta per wali kota, seperti pernah diungkapkan oleh bekas Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi.

Tunjangan operasional yang diberikan Ahok sebetulnya berpijak pada Ketetapan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000. PP menyebutkan biaya operasional kepala daerah bersumber dari perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rinciannya, setiap kepala daerah berhak atas 1% dana PAD. Contohnya, PAD DKI itu Rp500 miliar. Jadi, Ahok otomatis berhak atas Rp 5 miliar dana PAD. Penggunaannya, ya terserah Ahok.

Bantu Share Nya Berita Terkini