Berita terkini – Berita terkini,Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman menilainya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah lakukan pungutan liar pada sebagian pengembang reklamasi di Teluk Jakarta.

Hal itu disebutkan Prabowo berkaitan langkah Ahok yang di ketahui memohon keharusan penambahan pada sebagian pengembang reklamasi. Terutama kebijakan itu tak mempunyai basic hukum.

” Bila petinggi negara memohon duit dari entrepreneur baik itu untuk dianya ataupun untuk hal-hal lain tidak ada basic hukum, itu sama juga pungli, ” tutur Prabowo

Prabowo menilainya apa yang dikerjakan Ahok ilegal, sebab ketetapan untuk mewajibkan pengembang membayarkan peran penambahan sebesar 15 % baru bakal di akomodasi pada Raperda Zonasi serta Gagasan Tata Ruangan Lokasi Setrategis Pantai Utara Jakarta. Tetapi saat ini kajian itu mandek serta tak akan bakal dibicarakan di DPRD DKI priode 2014-2019.

Menurut Prabowo sesudah terkuaknya sangkaan pembiayaan yang dikerjakan PT. Agung Podomoro Land untuk mensupport beberapa kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dinilai sudah berlangsung politik ijon atau kesepakatan balas budi dengan motivasi spesifik.

” Itu pastinya ijon lantaran saya saksikan beberapa kali sudah Gubernur lakukan hal seperti itu, ” tutur Anggota Komisi D bagian Pembangunan itu.

Di ketahui, waktu Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan kerja Dirut Agung Podomoro Land, Ariesman Wijaya sekian waktu lalau mengambil alih beberapa dokumen. Satu diantara dokumennya disangka masalah kesepakatan gelontoran duit Rp6 miliar pada pemprov DKI Jakarta untuk membiayai personel Satpol PP, Polisi serta TNI untuk menertibkan lokasi tempat prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara.

Bantu Share Nya Berita terkini