Berita Terkini – Berita Terkini, Gubernur DKI Jakarta Ahok menduga masih banyak pegawai negeri sipil DKI yang menjadi mafia tanah. Salah satu modusnya, mengubah warna zona peruntukan.

Dia mencontohkan ada zona yang tadinya merah (buat pemerintahan) berubah menjadi ungu (zona campuran bangunan).

“Kita tidak dapat menuduh ada mafia tanah, tetapi bisa kita rasakan di Jakarta banyak mafia tanah.” ucappemilik nama Basuki Tjahaja Purnama itu di Balai Kota DKI, Jakarta.

Menurutnya, hal tersebut tercermin pada banyaknya sengketa tanah antara Pemprov DKI dan warga. Banyak orang yang mengklaim mempunyai sertifikat tanah, akan tetapi cuma berdasarkan sertifikat verponding. Verponding adalah surat nomor tagihan pajak atas tanah/bangunan yang biasa dikenal sebagai Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan.

Padahal, lanjut Ahok, sertifikat verponding tidak berlaku setelah adanya Undang-Undang Agraria.

Ahok mencontohkan masalah warga Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Mereka mengadukan aksi penyerobotan area yang dilakukan PT Porta Niaga (PN) terhadap tanah-tanah mereka.

“Kenapa tanah verponding sejak 1993 dikasih pendaftaran, sudah lebih dari 30 tahun, masih boleh tidak terima di Pengadilan Tinggi Negeri? Kalau menurut UU Pokok Agraria sudah gugur.” Ahok menjelaskan.

Selain itu, dia mempertanyakan aksi para aktivis yang membela orang tergusur. Para pembela warga bereaksi pada masalah Kampung Pulo hingga Luar Batang, akan tetapi Ahok heran mengapa para aktivis tidak bereaksi kala warga Meruya Selatan Jakarta Barat bersengketa area dengan perusahaan Porta Nigra.

“Itu yang perlu dibela. Makanya saat ini saya tanya, di mana aktivis? Anggota dewan yang terhormat? Ada tidak yang membela masalah (sengketa area dengan) Porta Nigra? ” tutur Ahok.

Bantu Share Nya Berita Terkini