Berita Terkini – Berita Terkini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau sapaan Ahok kembali menyoroti kinerja Dinas Taman dan Pemakaman DKI Jakarta. Kinerja dinas itu dianggapnya kacau.

Belum lama ini, Ahok merotasi beberapa pegawai di dinas itu dikarenakan melakukan pungli. Saat ini, kinerja dinas itu disorot dikarenakan adanya makam fiktif.

Selain makam fiktif, persoalan yang belum terselesaikan adalah lambannya pembebasan tempat buat ruang terbuka hijau (RTH).

“Dia sengaja pelan-pelan (beli tanah). Dia mengulur-ngulur waktu agar bisa nyolong. Dia kan mainnya halus. Sampai saat ini belum. Beli tanah, senantiasa dapat laporan di depan kan? Surat dari April (sudah tanda tangan kepala dinas. Nih Juni, belum bayar-bayar tanah. Aneh tidak? ” ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta.

Menurutnya, mangkraknya pembelian tanah makam diakibatkan aspek kesengajaan Dinas Pertamanan. Dia menduga dengan memperlambat proses administrasi, pejabat ‘nakal’ itu bisa mendapatkan komisi atau pungli.

“Dikarenakan elu tidak mau deal, tidak mau komisi, dia baru kirim kemarin terimanya. Dikarenakan dia bilang surat kamu ini kurang kalau tidak pakai notaris ini, tidak bisa balik nama. Terus harus balik nama pakai duit dia. Berapa duit? Rata-rata berada di atas Rp 30 ribu per meter katanya.” ujar Ahok.

Dia mengaku telah mencoba beraneka langkah buat menghindari oknum pungli di dinas taman, salah satunya adalah uang pembayaran pembelian tempat mesti ditransfer langsung ke pemilik tanah bukan melalui cara tunai.

” Transfer uang harus ke nama pemiliknya. Wah bingung beli tanah saat ini, tidak ada calo. Dia takut pemiliknya tidak mau buat hasil nanti. Langsung tidak bisa beli. Ada bukti tidak? Sulit. Dia cari alasan surat itu, surat ini, ” ucap Ahok

Eks Bupati Belitung Timur itu mencontohkan pembelian tempat Kantor Kedubes Inggris yang berada di dekat Bundaran HI yang begitu lambat. Padahal, pihak Kedubes Inggris udah bersedia menjual. Ahok mengaku sampai ditegur oleh Dubes Inggris menanyakan kepastian apakah jadi membeli atau tidak.

” Makanya kita ini kalau ada yang komisi permainan kenceng. Kalau pakai surat kuasa, kuasa pemilik cepat bayarnya. Tetapi kalau balik ke pemilik lamban. Makanya jadi gubernur ngadu otot jantung, siapa paling tahan. Tarik ulur saja tahan-tahanan begitu, ” ucap Ahok.

Sementara itu waktu dikonfirmasi, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ratna Dyah Kurniati mengakui pembebasan tempat di DKI masih lamban. Hal itu, lanjut dia, dikarenakan proses adminiatrasi yang memerlukan waktu.

” Buat satu tempat satu sampai dua minggu dokumen mesti lengkap pajaknya mesti dibayarkan. Baru bisa kita lakukan pembebasan tempat. Nanti kalau memiliki masalah kita juga yang ribet. Tetapi Minggu depan kita udah mulai pembayaran. (Target) 100 lokasi lahan. Tetapi udah ada yang kita musyawarah warga sekitar 30 tempat, ” ucap Ratna kala dihubungi.

Bantu Share Nya Berita Terkini