BERITA TERKINI – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau (Ahok) menyebutkan, Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohammad Sanusi, sering lakukan penundaan pada kajian Raperda Zonasi. Hal itu disangka jadi celah terjadinya penyelewengan serta kongkalikong pada Sanusi dengan oknum pengembang.

Ahok mengira, penetapan tersangka Sanusi oleh KPK satu diantaranya terkait dengan hal semacam ini. ” Dia senantiasa undur-undur, mugkin ada hubunganya

Ahok menyampaikan, setiap saat di gelar rapat paripurna mengulas Raperda ini, Sanusi sering tak tampak. Walau sekian, Ahok tidak ingin berkomentar lebih jauh berkaitan penangkapan Sanusi.

Ahok memercayakan kontrol Sanusi pada KPK. Dia memohon semuanya tersangka berkaitan masalah itu diolah dengan cara hukum, termasuk juga direktur paling utama APL dengan inisial AWJ yang juga diputuskan sebagai tersangka.

” Bila telah dapat dibuktikan, telah tersangka, tentu diporses sesuai sama hukum, ” tambah dia.

Terlebih dulu, terkecuali Sanusi, KPK sudah mengambil keputusan dua tersangka lain dalam masalah suap ini, yaitu Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja, dan Trinanda Prihantoro sebagai karyawan PT APL.

Disamping itu di ketahui, Raperda yang disebut mengulas masalah gagasan zonasi lokasi pesisir serta pulau-pulau kecil Propinsi Jakarta th. 2015-2035 serta Raperda mengenai gagasan tata ruangan lokasi strategis Pantai Jakarta Utara. Dalam masalah ini, KPK sukses mengamankan tanda bukti berbentuk duit sebesar Rp2 miliar serta Rp 140 juta.