BERITA TERKINI – Presiden Jokowi menyapa Ahok pada rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan. Sebab pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jakarta belum jalan. Teguran Jokowi pada Ahok ini yaitu pertama kalinya yang di ketahui umum.

” Yang Jabodetabek telah diawali. Jakartanya belum. Saya kelak mohon laporan dari Gubernur (Ahok), ” kata Jokowi di Istana, Jakarta, Selasa 29 Maret 2016.

Rapat terbatas tentang LRT ini telah yang ke lima kali. Jokowi tak inginkan ada lagi rapat tentang tema ini. Menurutnya, pembangunan moda transportasi itu mutlak dikerjakan.

” Kita berharap nanti benar-benar terintegrasi dari MRT-nya, LRT-nya, busway-nya, ke bandara dengan commuter line, lalu dengan juga kereta cepat, ” tutur bekas Gubernur DKI Jakarta ini.

Sesudah ditegur, Ahok juga segera tancap gas kerjakan proyek itu.

” Juni ya telah mulai kerja. Saya katakan saat ini kerja dahulu, terlihat baru ada tiang itu September, ” kata Ahok.

Untuk biaya pembangunan, tak semuanya jadi tanggungan Pemprov DKI Jakarta. Beberapa perusahaan konstruksi juga turut ikut serta.

Ahok menerangkan Pemprov DKI telah menyerahkan duit Rp 4 triliun ke Jakpro. Lalu, Wijaya Karya berjanji sediakan Rp 1 triliun serta ditambah juga Adhi Karya ikut ikut serta.

” Kita keroyokan saja. Pokoknya barangnya ada, pusing sangat. Kelak kita beli balik gunakan APBD, ” papar dia.

Pelaksanaan yang diawali Juni, lanjut Ahok, masihlah bakal usai pas saat menyongsong Asian Games 2018.

Ahok terlebih dulu berkelit terlambat bangun LRT lantaran terbentur ketentuan masalah penunjukan segera. Dalam rapat berbarengan Presiden ia juga memohon ada revisi.

PP Nomer 79 Th. 2015 cuma mengatakan penugasan pemerintah pada BUMN, tafsir pembuat ini termasuk juga BUMD, namun Kejagung tak dapat terima. ” BUMN beda dengan BUMD, jadi kita minta PP 79 dirubah jadi garis miring daerah (BUMD), ” ucap Ahok.

” Perpres 99 Pasal 8 kita minta ditambahkan serta beralih dari, gubernur lakukan pengadaan fasilitas kereta api jadi gubernur memberikan tugas penyelenggaraan kereta api ke BUMD, ” lebih Ahok.

Ahok mengakui ini bukanlah kali pertama dia ditegur Jokowi. Bekas Bupati Belitung Timur itu nyatanya sering ditegur Jokowi waktu masihlah jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

” Saya juga saat masihlah jadi Wagub juga kerap ditegur. Bila tak benar ya ditegur dong, ” kata Ahok.

Ahok menyampaikan kalau teguran yang di sampaikan Presiden Jokowi adalah hal yang lumrah.

Bila ada yg tidak beres, kata Ahok, jadi Presiden bakal menyapa bawahannya

Jokowi serta Ahok mulai dekat waktu berkampanye untuk Pilkada DKI Jakarta 2012. Waktu Jokowi-Ahok menang, keduanya tampak begitu kompak. Pembagian tugasnya juga terang. Jokowi sisi blusukan untuk dengarkan segera keluhan warga DKI. Sesaat Ahok bertugas berbenah di internal Pemprov.

Bahkan juga waktu Jokowi jadi Presiden, bekas Wali Kota Solo itu bolak-balik berkunjung ke Ahok ke Balai Kota pada Januari 2015. Bahkan juga untuk berjumpa Ahok, Jokowi beralasan menginginkan check gigi di Balai Kota.

” Tiga kali (check gigi) kesini, baru dapat rampung, ” kata Jokowi, di Balai Kota.

Waktu di tanya masalah argumennya senantiasa mendatangi dokter di Balai Kota, Jokowi berdalih.

” Anda bertanya saja ke dokter, masak tanyanya ke saya? Kelak saya bila diminta (dokter gigi) mangap, ya saya mangap, ” kata Jokowi.

Ahok juga kerap bolak-balik ke Istana. Dia sharing ke Jokowi, satu diantaranya waktu dia bisa ancaman hak angket oleh DPRD pada Februari 2015.

Ia menerangkan Surat Ketentuan pemecatan seseorang kepala daerah di keluarkan oleh presiden.

” Beliau hanya bertanya, bila angket itu bagaimana. Saya jawab bila angket saya salah, lapor ke Mahkamah Agung, ya dipecat pak, ” kata Ahok.

Dari pertemuan itu, Ahok memperoleh tanda Jokowi mendukungnya. Terutama sesudah Jokowi memohonnya untuk tetaplah meneruskan proyek e-budegting.

” Saya bertanya ke beliau tetaplah prinsip tidak, ingin e-budgeting berlaku di semua Indonesia? Beliau jawab mesti. Presiden ingin supaya poin-poin utama di APBD itu tak dikorupsi, ” tutur Ahok