BERITA TERKINI – Pengamat Politik dari Kampus Nasional (Unas) Ansy Lena, ‎menjelaskan ada tiga pola jalinan dalam menggerakkan roda pemerintahan yang berlangsung sekarang ini pada eksekutif serta legeslatif di Indonesia.

Pertama, kata Ansy, yaitu pola kolegial. Dimana, jalinan pada wakil rakyat serta pemerintah begitu serasi serta sama-sama sharing kuasa dalam menggerakkan pemerintahannya.

” ‎Hubungan pertama ini ada pola kolegial, yaitu pola yang sehat. Lantaran di bangun atas cahange and balances jadi tugasnya eksukutif serta legeslatif seimbang sebagai wakil rakyat serta petinggi di pemerintah tersebut, ” kata Ansy ‎dalam diskusi yang di gelar Kibar Indonesia serta bertopik ‘Kursi Panas DKI Tanpa ada Support DPRD, Berhasilkah? ‘ di Warung Komando, Tebet, J

Asny meneruskan, jalinan yang ke-2 dalam menggerakkan pemerintahannya Kepala Daerah serta legeslatif mempunyai pola jalinan koruptif serta kolutif. Yaitu, pada eksekutif serta legeslatif sudah setuju untuk bermain biaya dalam pemerintahannya.

” Legeslatif serta eksutif itu dalam jalinan pola ini begitu serasi. Dari mulai SKPD telah di desain oleh partai politik serta semuanya telah dibagi-bagi pada partai politik. Berkaitan biaya juga dalam pemerintahan ini telah berafiliasi oleh beberapa entrepreneur yang juga dekat dengan partai politik, ” urainya.

Pola paling akhir, lanjut Ansy, yaitu jalinan pemerintahan yang di bangun oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbarengan DPRD DKI. Bekas Bupati Belitung Timur itu diterangkan, memakai system jalinan dengan pola rekanan perseteruantual berbarengan w‎akil rakyat Ibu Kota di Pemprov DKI.

” Contoh‎ jalinan Pak Ahok berbarengan DPRD ini begitu tak serasi. Dari penuturannya dia menginginkan menyelamatkan APBD dari beberapa pembegal APBD yang dikerjakan oknum parpol. Dalam praktek ini Ahok memberi pesan politik kalau kemarahannya itu berarti transparansi serta inginkan umum turut dan dalam mengawasi biaya, ” ujarnya.