Berita Terkini —  Perserikatan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengatakan, mereka tidak akan mengeluarkan Myanmar meski konsensus lima poin yang sudah disepakati tidak dijalankan junta militer Naypyidaw.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN yakni Sidharto Suryodipuro mengungkapkan, tidak ada topik mengenai pengeluaran Myanmar dari keanggotaan blok ini.

“ASEAN tidak pernah membahas pengeluaran Myanmar, tidak ada pembahasan expulsion [pengeluaran secata paksa] about Myanmar,” ungkap Sidharto, ketika konferensi pers di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/10).

Sidharta tidak memberi jawaban dengan pasti apakah ada penangguhan keanggotaan dari ASEAN kepada Myanmar menyusul kekerasan yang terus terjadi di negara itu.

Justru dia menerangkan, bahwa ASEAN ingin menempuh jalan demokrasi. Yang mana langkah ini membuat pihak yang berkonflik di Myanmar turut menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri.

Selain itu, Sidharta juga menyinggung Myanmar, di mana seharusnya menyepakati piagam ASEAN, dengan tidak melakukan kekerasan.

Kekhawatiran Menlu ASEAN

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan kekecewaan dan kekhawatiran para Menlu ASEAN karena tak ada kemajuan signifikan dalam pelaksanaan lima poin konsensus. Di mana lima poin konsensus tersebut sudah disepakati pada April 2021 lalu.

Lima konsensus tersebut yakni:

1. Kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan
2. Harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai
3. ASEAN akan memfasilitasi mediasi
4. ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre
5. Dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.

Tak hanya itu, beberapa negara bahkan mengaku frustasi terhadap kesepakatan yang dirasa berhenti ini.

“Alih-alih ada kemajuan, situasi bahkan dikatakan memburuk. Bahasa yang dipakai oleh Ketua [ASEAN saat ini: Kamboja] adalah “deteriorating and worsening,” kata Retno.

Pernyataan Retno ini muncul setelah para Menlu ASEAN mengadakan rapat darurat membahas Myanmar di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, juga disampaikan rekomendasi yang nantinya dibahas lagi dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN pada November mendatang.

Retno juga menerangkan adanya konsensus tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi krisis politik di Myanmar. Saat konsensus tersebut muncul junta militer Myanmar Min Aung Hlaing juga hadir dan juga turut menyepakatinya.

Retno mengatakan, dia juga menyoroti peningkatan kekerasan yang terus terjadi di Myanmar.

Di mana yang terbaru, junta melakukan serangan dalam sebuah konser di negara bagian Kachin, Senin yang lalu. Akibat dari insiden ini, 80 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

“Serangan yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar pada saat pelaksanaan konser musik di Kachin harus dikecam dan tidak dapat diterima,” ujar Retno.