Berita Terkini — Duta Besar Israel untuk PBB menolak pandangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terkait konflik yang terjadi dengan Hamas semenjak awal Oktober 2023. Oleh karena hal itu, dia menuntut Guterres mengundurkan diri atas komentar di pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar Gilad Erdan menyampaikan hal tersebut usai  pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (24/10). Kondisi tersebut juga disebut menjadi momen pertama Duta Besar Israel meminta Sekjen PBB mundur.

“Sekretaris Jenderal PBB yang menunjukkan pemahaman terhadap kampanye pembunuhan massal anak-anak, perempuan, dan orang tua tidak cocok untuk memimpin PBB,” tulis Gilad Erdan di X atau Twitter.

“Saya menuntutnya untuk segera mengundurkan diri. Tidak ada pembenaran atau gunanya berbicara dengan mereka yang menunjukkan belas kasihan atas kekejaman paling mengerikan yang dilakukan terhadap warga Israel dan orang-orang Yahudi,” tegasnya.

Israel juga menyerukan kekecewaan itu dalam pertemuan DK PBB, terutama usai Antonio Guterres menuding pelanggaran hukum internasional terjadi di Gaza. Ia juga menyebut tak ada alasan untuk kekerasan mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.

Memang tidak menyebut Israel, tetapi Guterres turut memperingatkan mengenai “hukuman kolektif” pada warga Palestina dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya sangat prihatin dengan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang kita saksikan di Gaza. Biar saya perjelas: Tidak ada pihak dalam konflik bersenjata yang berada di atas hukum kemanusiaan internasional,” ujar  Guterres pada sesi Dewan Keamanan.

Bukan hanya itu, Guterres juga menyinggung mengenai rakyat Palestina “menjadi sasaran kependudukan yang menyesakkan dalam 56 tahun,” sekaligus menyoroti kepada anggota DK PBB bahwa “serangan Hamas tidak terjadi tanpa pengaruh dari luar.”

Karena ucapan tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen marah sambil menceritakan serangan 7 Oktober yang saat ini menjadi serangan tunggal paling mematikan dalam sejarah Israel.

“Tuan Sekretaris Jenderal, Anda tinggal di dunia apa?” ujar Cohen, sebagaimana diberitakan Arab News, Selasa (24/10).

Ia juga menyinggung Israel saat menarik diri dari Gaza pada 2005, “Kami memberikan Gaza kepada orang-orang Palestina hingga satu milimeter terakhir. Tidak ada perselisihan mengenai tanah Gaza.”

Sebagai informasi, sesi Dewan Keamanan PBB mempertemukan para diplomat terkemuka termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken, di mana sebelumnya menolak seruan gencatan senjata, dengan mengatakan hal itu hanya akan memungkinkan Hamas untuk berkumpul kembali.

Pekan lalu, Amerika Serikat memveto rancangan resolusi soal krisis tersebut, merela mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup mendukung hak Israel untuk membela diri.

Blinken menjalaskan pada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat mengajukan resolusi baru yang “memasukkan masukan substantif.”

Dia juga mempertanyakan mengapa tidak ada lagi kemarahan atas pembunuhan warga Israel.

“Kita harus menegaskan hak setiap negara untuk membela diri dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Tidak ada anggota Dewan ini, tidak ada negara di seluruh badan ini, yang dapat atau akan mentolerir pembantaian rakyatnya,” ucap Blinken.

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki, saingan Hamas, memberikan kecaman atas kelambanan Dewan Keamanan.

“Pembantaian yang sedang berlangsung yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, dan kejam oleh Israel – kekuatan pendudukan terhadap penduduk sipil Palestina di bawah pendudukan ilegal – harus dihentikan,” katanya.

“Adalah tugas kemanusiaan kita bersama untuk menghentikan mereka,” katanya. “Kegagalan yang berkelanjutan dalam dewan ini tidak dapat dimaafkan.”