Main Menu

DPRD Minta Agar KPU Secepatnya Menselesaikan Masalah Pilkada 2015

DPRD Minta Agar KPU Secepatnya Menselesaikan Masalah Pilkada 2015

Beritaterkini.org – Berita Terkini, Komisi II DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) mengulas Penentuan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 yang belum terwujud di 3 daerah.

Komisi Penentuan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Penentuan Umum (DKPP), serta Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada dalam rapat itu. RDP di pimpin oleh Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman.

” Terdapat banyak pilkada kita yang belum usai. Ada 3 daerah yakni Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Muna, serta Kota Pematangsiantar, ” ungkap Rambe waktu RDP di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 15 Juli 2016.

Ia menerangkan pilkada di Pematangsiantar belum dikerjakan lantaran ada dua pasangan yang menuntut KPU sebelumnya pilkada dikerjakan. Disamping itu, pilkada di Mamberamo Raya serta Muna telah digerakkan tetapi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta MK memerintahkan pengambilan suara lagi.

Oleh karenanya, Komisi II DPR juga memohon supaya sistem pilkada di 3 daerah itu bisa dikerjakan hingga paling lambat Oktober 2016 yang akan datang.

” Kabupaten Mamberamo Raya serta Kabupaten Muna paling lama bulan. Agustus 2016. Dan pengambilan suara pilkada Kota Pematangsiantar paling lama bulan. Oktober 2016, ” tukas Rambe.

Masalah saat, jelas dia, memanglah mepet lantaran menguber Pilkada Serentak yang bakal diadakan 2017 yang akan datang.

Sebelumnya itu, untuk KPU, ini adalah rapat pertama selesai wafatnya Ketua KPU Husni Kamil Manik pada Kamis 5 Juli 2016 lantas. Plt Ketua KPU Hadar Nafis Gumay juga pernah mohon maaf jika ketua terdahulu mempunyai kekeliruan baik disengaja atau tak.

” Kami mewakili permintaan maaf atas kekeliruan almarhum sepanjang disini, ” ucap Hadar.

Ia juga lalu menerangkan ada dua pasangan yang menuntut di Pematangsiantar. Yang pertama yaitu pasangan calon berdiri sendiri Fernando-Arsidi serta yang ke-2 yaitu pasangan Surfenov Sirait-Parlindungan yang dinyatakan tak penuhi prasyarat akibat dualisme kepengurusan.

” Dualisme kepengurusan parpol, tak dapat lantaran cuma di dukung 1 parpol pimpinan Agung Laksono, ” tutur Hadar.

Pasangan calon, lanjut dia, lalu menuntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta menang. Kemenangan juga didapat di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) serta sekarang ini, pengerjaannya menanti hasil kasasi di Mahkamah Agung (MA).

” Untuk Kabupaten Mamberamo Raya serta Muna, pilkada 2015 di dua daerah ini telah dikerjakan. Tetapi akhirnya digugat serta MK memerintahkan untuk dikerjakan pengambilan suara lagi, ” kata Hadar.

Dia menerangkan bila pengambilan suara lagi di dua kabupaten itu telah dikerjakan. Serta saat ini, KPU menanti hasil sidang di MK.

” Tanggal 19 Juli 2016 bakal ada sidang kelanjutan di MK, ” pungkas Hadar.

Waktu RDP, Hadar juga ada didampingi oleh 5 komisioner yang lain. Ada juga Komisioner Bawaslu Nasrullah, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Dirjen Otda Sumarsono, dan perwakilan dari Sekjen MK.

Bantu Share Nya Berita Terkini.






Comments are Closed