Beritaterkini.org – Berita Terkini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon memohon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok tidak butuh sangsi dengan support Kartu Sinyal Masyarakat (KTP) yang dihimpun pendukungnya untuk maju sebagai calon berdiri sendiri.

Menurut Fadli, Ahok mesti meyakini walau ada ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Penentuan Kepala Daerah mengenai verifikasi support calon berdiri sendiri.

” Janganlah tak yakin diri dong. Bila terasa kalau KTP disebutkan support, ya mesti meyakini itu support, ” papar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Menurut Fadli, verifikasi KTP support yaitu hal utama. Sebab, sampai kini ada kecenderungan pengumpulan KTP untuk calon kepala daerah perorangan jadikan komoditas serta cuma asal dihimpun.

” Bila seperti demikian ada usaha baru, ada makelar KTP. Jadi semakin bagus diverifikasi lantaran ini yaitu orang, ” papar Fadli.

” Manusia itu tak dapat sekedar hanya diwakili dengan foto copy KTP, orangnya mesti di check benar tak dia mensupport, ” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Undang-Undang Penentuan Kepala Daerah yang baru disahkan pada rapat paripurna DPR,  berisi ketetapan yang memperketat sistem verifikasi ktp (KTP) yang dipakai oleh calon perorangan atau berdiri sendiri.

Ketentuan ini ada dalam pasal 48 pada Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan DPR.

Pasal 48 ayat (3) mengatakan, verifikasi faktual dikerjakan paling lama 14 hari terhitung mulai sejak dokumen prasyarat support pasangan calon perorangan diserahkan ke PPS.

Mengenai pasal 48 ayat (3b) mengatakan, verifikasi faktual pada support pasangan calon yang tidak bisa didapati ketika verfikasi faktual, pasangan calon diberikan peluang untuk mendatangkan pendukung calon yang disebut ke kantor PPS paling lambat tiga hari terhitung mulai sejak PPS tidak bisa menjumpai pendukung itu.

Bantu Share Nya Berita Bola.