Main Menu

Luhut Pangil Ahok Dan Menanyakan Masalah RS Sumber Waras

Luhut Pangil Ahok Dan Menanyakan Masalah RS Sumber Waras

Berita Terkini – Berita Terkini,Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendadak di panggil oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan siang tadi. Luhut mempertanyakan masalah konflik Ahok dengan Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih berkaitan pembelian tempat RS Sumber Waras.

” Hanya rekan ya dia (Luhut) bertanya saja, masalah satu diantaranya Sumber Waras, dia bertanya mengapa dapat peristiwa seperti itu, ” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta,

Mendengar pertanyaan dari Luhut, Ahok juga menerangkan segalanya yang terkait dengan pembelian RS Sumber Waras. Hingga pada akhirnya, berlangsung perbincangan yang tidak kunjung usai.

” Saya laporkan saja, kalau ini tendesius. Beliau kenal benar dengan saya, dia katakan ‘saya juga tidak yakin saat anda ingin main uang segitu’, ” kata Ahok menirukan Luhut.

Lantaran saat yang singkat, Ahok sedikit bercerita dengan cara detil pada Luhut. Hingga bekas Bupati Belitung Timur itu bakal memberi data serta laporan komplit pada Luhut.

” Saya katakan tadi kita bakal kasih laporan komplit saja, ” tutur Ahok.

Kisruh Sumber Waras

Permasalahan ini berawal dari pelajari Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) lewat Laporan Hasil Kontrol (LHP) 2014. Dalam LHP BPK pada neraca keuangan APBD DKI tahun. 2014 diketemukan ada keunggulan bayar sampai Rp 191 miliar atas pembelian tempat RS Sumber Waras. Walau sebenarnya pembeliannya telah sesuai sama harga NJOP di tempat itu.

Gagasannya di tempat itu Pemprov DKI bakal bangun tempat tinggal sakit kanker serta jantung setara dengan Tempat tinggal Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Salemba, Jakarta Pusat.

Sistem pembelian tempat memanglah bermula dari keinginan RS Sumber Waras untuk mengalihkan manfaat tempat tinggal sakit jadi tempat komersial. Namun, Ahok tak mengizinkan. Pada akhirnya, tempat itu dibeli pemprov mengingat DKI memerlukan tempat tinggal sakit spesial untuk jantung serta kanker.

Tetapi, menurut Kepala Tubuh Pengelola Keuangan serta Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tempat yang dibeli pemprov termasuk murah. Pemprov memperoleh beragam keunggulan lewat sistem negosiasi, seperti bebas cost administrasi serta balik nama.

” (Nilai Jual Objek Pajak atau) NJOP-nya tetaplah sama dari Mei sampai Desember 2014. Namun bila dibeli tahun. ini tentu telah tidak sama NJOP-nya. Dahulu kan Rp 20 juta, mungkin saja saat ini dapat Rp 21-22 juta. namun itu mesti di tanyakan dahulu ke Dinas Pajak untuk nilai NJOP-nya, ” tutur Heru.

Bantu Share Nya Berita Terkini






Comments are Closed