Beritaterkini.org – Berita Terkini, Jakarta – Kepengurusan PPP yang dipimpin oleh Djan Faridz mengirimkan surat ke Menkumham Yasonna Laoly. Mereka meminta Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan PPP Romahurmuziy alias Romi dianulir. Pihak Romi menganggap upaya itu cuma untuk menjegal duet pasangan Agus Harimurti dan Sylviana Murni untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Langkah Djan Faridz ajukan kembali permintaan pengesahan kepengurusannya cuma untuk mengganggu pencalonan Agus dan Sylvi pada Pilkada DKI,”ucap Sekjen PPP pihak Romi Arsul Sani.

Menurut Arsul, Menkumham tidak punya alasan untuk mengabulkan tuntutan Djan Faridz. Dari segi hukum, kepengurusan Romi telah tidak dapat diganggu gugat.

“Secara hukum enggak ada pintu masuknya untuk sahkan kepengurusan Djan Faridz lantaran fakta-fakta beritu. Pertama, gugatan Faridz yang menuding kalau Presiden, Menkopolhukam dan Menkumham sudah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad) dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 1 Triliun dan disahkan kepengurusannya sudah ditolak oleh PN Jakpus hari Selasa pekan lalu,”jelasnya.

Kedua, ucap Arsul, Djan Faridz sudah mengubah sendiri akta notaris yang berisi kepengurusan PPP pihaknya yang disebut dalam Putusan MA dengan susunan kepengurusan baru. Hal itu menurut Arsul sudah memperlihatkan secara sadar, Djan Faridz sendiri sudah menganulir Putusan MA yang selama ini menjadi klaim keabsahan kepengurusannya.

“Ketiga, Faridz bukan pihak yang berperkara dalam Putusan MA itu di atas, sehingga secara hukum tidak dapat mengambil manfaat dari putusan MA itu yang latar belakang merupakan putusan perkata perdata. Tujuan hukum acara perdata kita merupakan cuma pihak-pihak yang dimenangkan dan menjadi pihak dalam perkara itu yang dapat mengajukan eksekusi,”jelasnya.

Alasan keempat, tambah dia, bahwa sudah ada proses islah sebelum Muktamar PPP di kawasan Pondok Gede bulan April lalu yang iikuti oleh Romahurmuziy dan Pak Suryadharma Ali sebagai pihak-pihak yang semula bersengketa. Termasuk di dalamnya semua pihak dalam perkara yang diputus MA, kecuali Dimyati Natakusumah, sepakat untuk bermuktamar.

“Kelima, saat ini Faridz menggugat Surat Keputusan pihak Romi di PTUN Jakarta dan Menkumham sudah menjawab kalau PTUN mesti total gugatan Faridz. Artinya, Menkumham bersikap mempertahankan Surat Keputusan yang sudah dikeluarkannya atas kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede itu,”ucap Arsul.

Sebelumnya, Dalam surat yang diterima oleh Laoly pada Rabu (12/10), pihak Faridz juga menyertakan salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan PPP kepemimpinan Faridz hasil Muktamar VIII di Jakarta. Putusan yang dimaksud adalah keputusan kasasi yang diketok MA pada 2 November 2015 lalu.

“Faridz Faridz yang mengajuka surat meminta agar kepengurusannya yang disahkan,”ucap Laoly.

Bantu Share Nya Berita Terkini.