BERITA TERKINI – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyampaikan lembaganya sudah mengadakan rapat pimpinan paduan (Rapimgab). Rapat itu mengambil keputusan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta mensupport meneruskan Hak Menyebutkan Pendapat (HMP) pada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tindak lanjut hasil paripurna Hak Angket sekian waktu lalu.

” 2 Yang menampik HMP, ada 7 yang mensupport. Itu silahkan saja, tidak ada permasalahan. Saya sebagai Ketua DPRD ya ini kan mesti demokratis, ya monggo gitu, ” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta,

2 Fraksi yang menampik HMP yaitu Partai Hanura serta PDI Perjuangan. Walau 7 fraksi mensupport HMP, menurut Prasetio tak semua bulat. Ia menerangkan, Partai Nasdem, PKB serta Partai Demokrat masihlah mengambang memberi support.

Sedang 4 fraksi yang telah bulat mensupport yaitu Partai Gerindra, PPP, Golkar serta PKS.

” Ya hasil dari Rapimgab, Nasdem serta PKB menampik, namun dengan catatan. Selalu Demokrat menanti, namun ya silahkan saja rekan-rekan fraksi lain miliki kehendak semasing, ” sambung Prasetio.

Terlebih dulu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyatakan, pihaknya tetaplah menggelindingkan HMP pada Ahok. Tetapi, hak legislatif atas kebijakan pemerintah itu bukanlah bermakna menginginkan pelengseran atau pemakzulan pada orang nomer 1 di Ibukota itu.

” Ini kesannya seakan-akan HMP berbuntut pemakzulan (Ahok), walau sebenarnya tak juga. HMP mungkin saja (cuma) teguran (pada Ahok). Saat orang tidak mematuhi tak ditegur, ” tutur Taufik di Jakarta, Minggu 3 Mei 2015.

Taufik beralasan, HMP tetaplah butuh dikerjakan karena berdasar pada Hak Angket di ketahui kalau Gubernur Ahok sudah lakukan pelanggaran.

” Berdasar pada dari yang kita kenali, ada pelanggaran dari Gubernur. Ahok menginginkan membuat APBD tanpa ada ketentuan, maunya (Ahok) sendiri, “