Beritaterkini.org – Berita Terkini, Jakarta – Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni, mulai mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sylvi menyoroti sejumlah masalah, mulai dari kebijakan Ahok, demikian dia biasa disapa, menggunakan peraturan gubernur (pergub), pembangunan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA) sampai Jakarta Smart City.

Terkait kebijakan Ahok yang lebih sering menggunakan pergub, Sylvi menganggap hal itu sebagai cerminan adanya masalah tidak terselesaikan.

Masalah itu terjadi antara Ahok sebagai eksekutif dan anggota DPRD DKI Jakarta sebagai legislatif.

Menurut dia, hubungan keduanya tidak harmonis.

Tetapi, dia menyayangkan sikap dari Ahok yang akhirnya memutuskan untuk memilih pergub saat hubungan itu tidak harmonis.

Karena, tingkatan pergub masih di bawah peraturan daerah (perda).

“Bukan kalau tidak sesuai, oh jalan aja dengan pergub. Masa begitu? Ini merupakan keharmonisan anata eksekutif dan legislatif,”tambah Sylvi.

Bakal cawagub dari Agus Harimuryi ini menambahkan, kalau legislatif bermasalah, maka kondisi itu mesti dibuka.

Dia menyatakan. Keterbukaan bukan hal yang mesti ditakutkan. Karena, semua sudah ‘open data’ dan tersistematis melalui informasi teknologi.

“Kenapa, takut? Anggota dewan juga malu kalau mau macem-macem karena semua udah on the trakc (sesuai aturan). Sekarang APBD kita (Pemprov DKI) terbuka sampai rekening terkecil,”ucap Sylvi.

Pemaparan Sylvi yang diungkapkan di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016) kemarin.

Selain penggunaan pergub, Sulvi juga menyoroti pembangunan RPTRA.

Menurut dia, RPTRA saat ini cuma program yang berganti nama.

Sebelum ada RPTRA, Pemprov DKI Jakarta mempunyai program pembangunan Taman Interaktif.

Taman itu masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (DPJMD) Pemprov DKI Jakarta.

Pembangunan taman itu dengan cara membeli lahan di permukiman padat. Lahan yang dibeli mulai dari 200 meter persegi.

“Apa tujuannya? Persis sama RPTRA sekarang,”ucap Sylvi.

Tetapi, RPTRA sekarang diakui ada perluasan dan beberapa invasi.

Ke depan, Sylvi mengklaim, kalau dia nantinya terpilih menjadi wakil gubernur, maka program itu bakal lebih ditingkatkan kembali.

Pembangunan ruang publik, ucap dia, tetap mesti direalisasikan mengingat perlu ada ruang untuk sosialisasi dan interaksi.

Selain itu, Sylvi mengungkapkan kalau Jakarta Semart City bukanlah program pertama kota cerdas berbasis teknologi di Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Sylvi, program kota cerdas telah ada sebelum Jakarta Smart City.

Sylvi menceritakan, pada tahun 2008 lalu dia sempat dimitna Fauzi Bowo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk pergi ke Seoul, Korea Selatan.

Di sana, dia diminta mewakili Pemprov DKI Jakarta untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan delapan negara.

Perjanjian itu mengenai World e-Governments Organization of Cities and Locas Governments (weGO).

“Yang akhirnya jadi Jakarta Smart City. Jadi bukan baru sekarang Jakarta Smart City. We Are dream team. Ini panjang kerjanya,”ucap Sylvi.

Sylvi mengatakan, WeGO juga berkaitan dengan open source data. Dulu, ucapnya, juga ada ruang crisis center.

Bantu Share Nya Berita Terkini.