Beritaterkini.org – Berita Terkini, Jakarta – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan, Polri siap menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga mengenai upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Tito, penanganan terorisme tidak dapat dilakukan cuma oleh Polri.

Oleh sebab itu, ucap Tito, Polri bakal meningkatkan koordinasi dengan stakeholder lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, TNI, Kementerian Agama dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Penanganan terorisme itu tidak dapat dikerjakan sendiri oleh polisi. Penegakan hukum tetap berjalan tapi butuh ada kegiatan pencegahan, kontra-ideologi dan kontra-radikalisasi sehingga butuh adanya kerja sama antar stakeholder,”kata Tito, ketika ditemui selesai rapat penanganan terorisme, di kantor Kemenko Polhukam, Jumat (15/7/2016).

Selain itu, Polri juga bakal mendorong langkah-langkah soft approach mengenai pencegahan melalui penguatan UU Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tito juga meminta DPR RI supaya ikut memberikan dukungan dalam hal penguatan pasa-pasal pencegahan dan penindakan dalam UU itu.

Dia menilai, upaya untuk menangkal pola-pola ancaman terorisme bisa dijalankan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme ditargetkan selesai akhir Oktober 2016.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme, Arsul Sani berkata, saat ini revisi UU itu masih pada tahapan meminta masukan dari masyarakat dan instanti terkait.

Kemungkinan pekan depan, Pansus RUU Terorisme melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang selama ini sering diasosiasikan dengan aktivitas terorisme, seperti Poso, Solo, dan Bima.

Seusai itu, Daerah Inventarisasi Masalah (DIM) disusun oleh fraksi.

Bantu Share Nya Berita Terkini.